Regulasi dan Prosedur Pembentukan Perusahaan

JENIS-JENIS BADAN USAHA DI INDONESIA

a. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

b. BUMN

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

c. BUMS

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang Berdasarkan bentuk hukumnya Badan usaha milik swasta dibedakan atas:

Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan

Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih di mana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian

Persekutuan komanditer

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan

Perseroan terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut. Di dalam PT, Pemilik Modal (Pemegang Saham) tidak harus memimpin perusahaan dengan cara menunjuk orang lain di untuk menjadi Direktur atau Komisaris. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

Yayasan

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

REGULASI PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

SYARAT PENDIRIAN PT

Syarat untuk mendirikan PT terdiri dari syarat umum dan syarat formal

a. Syarat umum pendirian perseroan terbatas (PT) adalah :

Fotokopi KTP, NPWP & KK para pemegang saham dan pengurus, minimal 2 orang
Foto Direktur ukuran 3x4 latar belakang merah
Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
Surat Keterangan RT / RW (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) khusus luar Jakarta
Kantor berada di Wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman
Surat Keterangan Zonasi dari Kelurahan
Stempel Perusahaan

b. Syarat pendirian PT secara formal berdasarkan UU No. 40/2007 adalah sebagai berikut:

· Pendiri minimal 2 orang atau lebih

· Nama Perusahaan

· Susunan pemegang saham (pendiri wajib mengambil bagian dalam saham) Akta pendirian harus disahkan oleh oleh Kementerian Hukum dan HAM dan diumumkan dalam BNRI

· Menetapkan nilai Modal dasar dan modal disetor (nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar)

· Pengurus terdiri dari Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris

· Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

· Akta Notaris yang berbahasa Indonesia

Klasifikasi perusahaan :

PT KECIL PT MENENGAH PT BESAR

Modal Setor lebih dari Modal Setor lebih dari Modal Setor lebih dari

Rp 50.000.000,- Rp 500.000.000,- Rp 10.000.000.000,-

MEKANISME PEMBUATAN PT

Tahapan mekanisme pembuatan PT yaitu:

· Melengkapi semua dokumen yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan pembuatan perusahaan.

· Memiliki akta pendirian perusahaan yang telah sah dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

· Menyetorkan modal sebesar 25% untuk ditempatkan di dalam PT, diambil dari besarnya modal dasar yang digunakan untuk membuat perusahaan.

· Perusahaan jenis PT yang didirikan harus sesuai dengan ketertiban dan tidak melanggar aturan serta norma kesusilaan.

TAHAPAN PENDIRIAN PT

1. Pengecekan Nama

Pada Tahap ini, Anda harus menyediakan opsi nama untuk dicek oleh notaris. Proses ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang diajukan bisa digunakan atau harus menggunakan nama baru untuk diajukan kembali.

2. Pembuatan Draft Akta

Setelah Nama sudah dinyatakan bisa digunakan, notaris akan membuat draft Akta atas nama PT yang sudah disetujui tadi. Biasanya Anda akan mendapatkan draft awal untuk direvisi sebelum proses tanda tangan Akta di hadapan notaris.

3. Tanda Tangan

Setelah draft akta sudah direvisi, maka Akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris. Normalnya setiap pemegang saham diwajibkan untuk ikut dan menandatangani Akta. Jika Pengurus perusahaan bukan pemegang saham, tidak perlu untuk hadir di bagian ini.

4. Pengesahan di Kementrian Hukum dan HAM

Notaris akan mengurus pengesahan atas Akta yang baru ditandatangani untuk disahkan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika telah sesuai, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan surat keputusan pengesahan. Akta berlaku seumur hidup, namun masa berlaku pengurus perusahaan hanya berlaku maksimal 5 tahun. Hal ini membutuhkan Akta untuk diperbaharui dan disahkan ulang minimal setiap 5 tahun.

5. Pengajuan Surat Keterangan Domisili Perusahaan(SKDP) Sementara

Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau disebut SKDP adalah surat yang menerangkan lokasi domisili dari suatu perusahaan. Biasanya surat ini dibuat di Kelurahan setempat dimana alamat perusahaan ditulis. Surat ini berlaku selama 1 bulan setelah surat ini dikeluarkan. Fungsi SKDP Sementara adalah sebagai syarat pengajuan NPWP Perusahaan.

Selanjutnya, akta beserta surat keputusan pengesahan ini diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang sesuai dengan domisili perusahaan yang akan didirikan. Di sini, akta akan didaftarkan pada buku register PT oleh pihak yang berwenang. Setelah itu, pihak terkait akan mengeluarkan surat bukti pendaftaran PT.

6. Pengajuan NPWP (Nomor Pokok Wajib Perusahaan) Perusahaan

NPWP Perusahaan dibuat sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan. NPWP biasanya diurus oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Kebanyakan daerah KPP mensyaratkan adanya SKDP Sementara sebagai persyaratan. Namun ada beberapa daerah dimana NPWP bisa langsung diajukan setelah Akta sudah disahkan oleh Kemenkumham. NPWP Perusahaan berlaku seumur hidup kecuali jika ada perpindahan domisili perusahaan.

7. Pengajuan SKDP Perpanjangan

SKDP Perpanjangan diajukan setelah NPWP Perusahaan sudah diberikan oleh KPP. Masa berlaku SKDP Perpanjangan adalah 1 tahun untuk domisili virtual office. Namun untuk domisili fisik seperti ruang kantor berlaku 5 tahun.

8. Pengajuan Surat Izin Usaha

Kini, Jenis izin usaha dalam mendirikan PT berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Surat Izin Usaha Perdagangan adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Umumnya, lama waktu penerbitan kedua perizinan ini adalah selama 10 hari kerja.

Menetukan bidang usaha perusahaan yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Klasifikas KBLI ini berupa kode yang nantinya akan turut dituliskan dari SIUP dan TDP perusahaan.

9. Pengajuan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

TDP adalah tahapan akhir dari perizinan umum Perusahaan. TDP atau Tanda Daftar Perusahaan adalah salah satu bukti bahwa Perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Sebagian daerah di DKI bisa mendaftarkan SIUP dan TDP secara paralel. TDP biasanya diisi oleh satu bidang usaha yang paling utama di SIUP.

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha

http://izin.co.id/artikel/syarat-pendirian-pt.php

https://prolegal.id/2018/04/11/prosedur-syarat-pendirian-pt-2018/

Farah Camilla